SAMPANG,HARIANLIPUTAN7.ID – Keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang dinilai tidak sesuai jadwal dan tidak jelasnya wilayah terdampak kian meningkat, khususnya di wilayah kerja Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura.
Sejumlah warga mengaku kebingungan karena pemadaman sering terjadi di luar jadwal yang telah diumumkan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas rumah tangga maupun usaha kecil yang sangat bergantung pada pasokan listrik stabil.
Menanggapi hal itu, aktivis senior wilayah Pantura Madura, Handreyanzah, angkat bicara. Pria yang akrab disapa Biring tersebut menyoroti ketidakkonsistenan ULP PLN Ketapang dalam menerbitkan edaran pemadaman, yang disebut-sebut disebabkan oleh penjamperan LBSM Lar-Lar, Jumat (27/2/2026).
Menurut Biring, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
“Saya minta kepada pimpinan ULP PLN Ketapang agar segera memperbaiki kinerjanya. Jika tidak, maka otomatis akan mencoreng nama institusi sendiri,” tegas Biring.
Aktivis yang juga tergabung dalam DPD Lembaga Pemberantas Korupsi Jawa Timur itu menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh, tidak hanya di tingkat ULP, tetapi juga hingga unit induk.
“Butuh evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Unit Layanan Pelanggan (ULP) Ketapang hingga unit induk agar pelayanan lebih profesional dan transparan,” ujarnya.
Ia juga berencana meminta pihak UP3 Pamekasan untuk turun tangan melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Manager ULP PLN Ketapang yang dinilai kurang profesional dalam mengelola informasi dan pelayanan kepada pelanggan.
“ULP bertanggung jawab untuk memastikan keandalan pasokan listrik dan kecepatan penanganan keluhan pelanggan. Jika sering terjadi pemadaman di luar jadwal tanpa penjelasan yang jelas, tentu ini merugikan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak ULP PLN Ketapang maupun UP3 Pamekasan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat tersebut.
Masyarakat berharap adanya perbaikan sistem informasi dan koordinasi yang lebih baik, sehingga jadwal pemadaman dapat disampaikan secara akurat dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
